Pendidik dibisniskan

Pendidik dibisniskan

Para pengusaha sudah menyelewengkan pendidikan yang diberi kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diberi pemerintah wajib belajar 9 tahun, yang semestisnya dilakukan oleh beberapa instansi terkait dalam kegiatan memberi kelangsungan bagi generasi penerus bangsa dalam program wajib belajar  9 tahun. Pemerintah yang notebennya sebagai orang tua yang mengurusi anaknya, karena apa sudah banyak pendidikan dijadikan ajang bisnis. misalnya keluarganya dari seorang penjual anaknya harus pandai usaha maka harus kuliah di fakultas ekonomi. Berawal dari situlah yang salah seharusnya instansi mengadakan penyuluhan bukan menjadi sebaliknya yang memanfaatkan hasil-hasil semacam itu untuk perut tuan-tuan pemilik modal maupun para investor yang membantu kesenjangan pendidikan Indonesia di jadikan ajang persetubuh kolonial dengan imperialis, karena untuk membangun suatu bangsa perlu kecerdasan moral dan pemikiran. Di lihat dari persentase penduduk di Indonesia  beberapa juta jiwa penduduk di Indonesia yang belum dapat merasakan bersekolah maupun putus sekolah, banyak faktor  yang menghambat pendidikan tidak dapat dimiliki masyarakat bawah.

1. Ekonomi rendah
2. Beasiswa bagi orang berprestasi
3. Kucuran dana pemerintah yang disunat
4. Pendidikan yang mahal

Seharusnya pemerintah mencermati sistem dan paradigma pendidikan  Indonesia, tampak masih terlalu jauh panggangan dari api kedewasaan dan kemandirian. Sistem pendidikan masih terkungkung di bawah kekuasaan sistem pendidikan kolonialisme -    kapitalis yang sampai saat ini masih mengkristal tampak seperti kredo yang sakral. Adanya intervensi otoritas pemerintah yang dikenal dengan sistem sentralisasi pendidikan – sekarang telah berubah menjadi desentralisasi – yang meliputi pengklasifikasian sekolah unggulan, pendikotomian materi agama dan umum, intervensi terhadap meteri pendidikan ( content of education ) yang berlebihan, penggunaan seragam dan lain sebagainya, adalah tradisi peninggalan kolonialisme – kapitalis.