Mungkian anda pernah mendengar yang di namakan PEMILUKADA..?
Dimana belakangan merupakan kegiatan rutin setiap 5 tahun dalam memilih Pemimpi daerah ditingkat kabupaten/kota dan Provinsi.
Rutinitas ini sebenarnya diatur oleh Undang-undang dan KPU sebagai salah Satu Pelaksananya. Pemilukada yang terakhir dilaksanakan secara serentak diindonesia pada Akhir 2015 diatur tentang Pembatasan Biaya Kampanye, alat Peraga, pembatasan Iklan dan Jadwal kampanye, dimana uang negara dianggarkan untuk semua calon dalam Proses pengenalan Calon Pemimpin yang akan dipilih oleh Rakyat tersebut.
Peraturan ini dilaksanakan untuk mengurang beban Tanggung Jawab Pemimpin Terpilih terhadap praktek Balas Jasa terhadap Pebisnis yang menjadi Sponsornya semasa melakukan proses PEMILUKADA. Yang memaksa Pemimpin Terpilih mengeluarkan Kebijakan yang merugikan Sebahagian Rakayatnya seperti yang saya ungkapkan pada tulisan "Salah Memilih Sengsara"
Namun Coba Kita Lihat Gubenur Jendral DKI Jakarta Yang Arogan dan Mendeklarasikan diri sebagai Calon independen tersebut.
Apakah Tujuan Undang-undang itu akan terlaksan dan Harapan seluruh Rakyat Indonesia itu akan terwujud..? Jika gubernur Jendral yang Arogan Itu telah menyerahkan diri dan menggadaikan diri kepada Kelompok Pengusah Seperti : (Lippo Grup), (Mayapada Grup), (Agung Podomoro Grup/APG), (Agung Sedayu Grup), (Summarecon Grup), (Simarmas Grup), (Intiland Grup), (Astra Grup) dan lain-lain.
Untuk membiayai operasional Teman Gubernur Jendral Arogan dalam mengumpulkan KTP sebagai persyaratan untuk maju sebagai Calon Independen dan Membeli Tiket dari partai Politik.
Lagi-lagi Anda dan saya harus terus berpikir dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Apalagi Pemimpin yang sudah tergadai sebelum resmi menjadai Calon yang Bakal Kita Pilih pada PEMILUKADA mendatang.
Posting Komentar